JOMBANG — Pembekalan Pelayanan KB Medis Operasi dan Kontrasepsi serta koordinasi pelaksanaan MoU pelayanan KB antara Dinas PPKB, PPPA dengan faskes se- Kabupaten Jombang dilaksanakan pada Rabu (17/6/2021) di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang.
Acara ini dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan dihadiri Staf Ahli, Direktur RSUD, Kepala OPD terkait, pimpinan fasilitas kesehatan, Koordinator dan Penyuluh Keluarga Berencana, pimpinan fasilitas kesehatan Pelayanan KB se- Kabupaten Jombang
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan terima kasih, dan penghargaan kepada seluruh jajaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Penyuluh Keluarga Berencana, pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan KB se- Kabupaten Jombang serta seluruh sektor terkait.
Khususnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat supaya lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga dalam memberikan advokasi kepada steakholder dan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) tentang program pembangunan keluarga dan keluarga berencana (Bangga Kencana) mudah diterima masyarakat.
Menurutnya melalui KIE yang berkualitas akan mempercepat diterimanya konsep keluarga kecil yang berketahanan/berkualitas. Jika setiap keluarga mempunyai ketahanan yang tangguh dan berkualitas, maka diharapkan akan lahir generasi-generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.
“Saya ingin menegaskan bahwa mayoritas Penduduk Indonesia saat ini adalah generasi muda, ini menunjukkan jumlah usia produktif tinggi yang sering diistilahkan dengan bonus demografi. Ini kita semuanya harus tahu dan harus menyiapkan betul sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. Karena di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depan”,tutur Bupati Jombang
“Peran dan dukungan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB sangatlah penting. Pelaksanaan kerjasama pelayanan KB dengan fasilitas kesehatan se-Kabupaten Jombang diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan KB khususnya di era pandemi covid 19 ini. Saya mengajak seluruh elemen untuk menyiasati strategi agar akseptor tidak putus menggunakan KB, bahkan sasaran peserta KB perlu ditingkatkan karena kehamilan cenderung berisiko di era pandemi,”tandas Bupati Jombang.
Diharapkan dukungan semua fasiltas kesehatan baik swasta maupun pemerintah untuk mewujudkan dan meyukseskan “Pelayanan KB serentak Sejuta Akseptor” dengan mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal serta tetap memperhatikan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang berlaku. Ajak warga tetap waspada, dan tetap disiplin protokol kesehatan Covid 19, karena perkembangan Covid19 yang kembali naik trennya.
Program Pembangunan Kependudukan dan KB bisa berhasil tidak terlepas dari adanya kepedulian pemangku kebijakan hingga ditingkat Desa. Selain itu juga peran para tokoh yang ada dan terhimpun dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial lainnya di Kabupaten Jombang sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih meyakini atas kebenaran program KB, karena kedudukan tokoh masyarakat tokoh agama lebih berpengaruh dan lebih diyakini oleh masyarakat terkait dengan ajakan apa yang disampaikannya, Atas dasar tersebut, untuk mensosialisasikan program keluarga berencana perlu berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Oleh karena itu tokoh masyarakat yang terlibat di dalam sosialisasi program KB perlu dibekali pengetahuan yang memadai, dengan harapan tokoh masyarakat tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi mengerti dan memahami serta mampu mengambil tindakan sesuai porsinya, pungkas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.
Disampaikan Nur Kamalia, SKM, M.Si, Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang, Pembekalan dilakukan dalam rangka peningkatan akseptor KB di Kabupaten Jombang. Dengan ber KB masyarakat dapat mengatur jumlah anak yang diinginkan dan jarak usia anak melalui KIE dan metode kontrasepsi. Dalam Hari Keluarga Nasional Sejuta Akseptor Kabupaten Jombang termasuk yang meraih akseptor tertinggi di Jawa Timur.
“Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran di Kabupaten Jombang tahun 2019 masih 2,106 tapi kini sudah diangka 2,07 ini sudah mendekati angka ideal yakni angka 2”, pungkas Nur Kamalia.
Dalam pembekalan tersebut materi Evaluasi Pelayanan KB disampaikan oleh Edi Suyanto dari Dinas PPKB dan PPPA. Sedangkan materi Pelayanan KB Di Era Pandemi disampaikan oleh Titik Ulfa dari Dinas Kesehatan.(dka)
