Bupati Jombang Pertama R.A.A Soeroadiningrat (1910-1930)

SEJARAH, WartaJombang.com — Tak terasa Pemerintahan Kabupaten Jombang sudah menginjak usia 111 tahun. Kita sebagai masyarakat Jombang terkadang masih kurang mengetahu siapa sosok Bupati Jombang pertama kali, kali ini kita akan mengulas sejarah dan silsilah Bupati Jombang Pertama yang bersumber dari Buku Sejarah Budaya Jombang yaitu R.A.A Soeroadiningrat yang menjabat selama 20 tahun menjadi bupati.

Memilih Bupati pertama untuk daerah multikultur seperti Jombang tidak mudah. Karakter masyarakat Jombang yang keras harus dikelola oleh pribadi yang kuat. Untuk menghadapi masyarakat ijo – abang yang makanan sehari. harinya adalah konflik: diperlukan seorang linuwih yang sudah kenyang pengalaman menghadapi kalangan ijo sekaligus bisa lentur menghadapi kalangan abang.

Dengan berbagai pertimbangan terpilihlah beliau, Raden Adipati Arya Soeroadiningrat atau R.A.A. Soeroadiningrat V sebagai Bupati Jombang. Di samping keturunan ningrat, berlatar belakang santri, beliau juga sudah memiliki pengalaman memimpin daerah Sedayu yang karakter santrinya kuat dan watak nelayannya yang keras.

Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat kemudian menjadi panggilan kesayangan warga Jombang untuk Bupati Jombang pertama yang bernama kecil Bagus Badrun tersebut. Beliau menjabat sebagai Bupati Jombang selama 21 tahun, yaitu sejak 1910 sampai dengan 1930.

Mengutip Silisilah yang dipaparkan Heather Shuterland dalam Notes On Java’s Regent Families, R.A.A Soeroadiningra merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit.

Sebagai putera seorang Regent atau Adipati, meskipun dari salah satu satu selir R.A.A. Soeroadiningrat IV, Bagus Badrun melalui proses penempaan yang membutuhkan semangat baja. Terjun ke masyarakat padamasa pemerintahan kolonial seperti itu posisinya terjepit di antara dua kepentingan yang sulit bertemu.

Di satu sisi sebagai seorang regent ia harus loyal dan selalu mengamankan kepentingan pemerintah penjajah yang cenderun, menguasai semua hal, Di sisi lain dia harus memperhatika kepentingan masyarakat yang minimal menyangkut human ban, need atau kebutuhan dasar manusia.