JOMBANG, WartaJombang.com — Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab Bersama Pj. Sekretaris Daerah, Senen, S.Sos, MSi, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Ir Ilham Hero Koentjoro MSi, serta Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang; yakni Kepala Bappeda, Kepala Perkim, Kepala PUPR, Kepala Dishub, Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan keterangan pers kepada Insan pers/ wartawan Jombang, baik media cetak maupun media online, media elektronik di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis, (25/11/2021) terkait Pembangunan Jembatan Ploso.
Disampaikan Bupati Jombang bahwa Pembangunan Jembatan Ploso yang berlokasi di Kabupaten Jombang, merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Hal ini patut kita syukuri karena dalam situasi perekonomian yang belum stabil akibat adanya pandemi Covid-19, pembangunan Jembatan Ploso dapat terlaksana pada tahun 2021 ini”, tutur Bupati Mundjidah Wahab mengawali keterangannya.
Seperti yang kita ketahui, Jembatan Ploso merupakan penghubung penghubung antar Kabupaten Jombang dan beberapa kabupaten yang berada di sebelah Utara.
Pembangunan Jembatan Ploso akan mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya wilayah Utara Brantas yang akan menjadi kawasan industri.
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Ploso, memang diperlukan penutupan akses jalan menuju jembatan, sehingga membutuhkan ruas jalan alternatif.
Dalam koordinasi dengan pihak terkait, telah ditentukan tiga jalur alternatif sebagai penghubung antar Kabupaten Jombang-Mojokerto, yaitu ruas jalan Kabuh–Tapen, ruas jalan Bawangan – Ploso, dan ruas jalan Ploso-pasar Ploso. Namun pada prakteknya, ketiga ruas jalan alternatif (yang merupakan jalan Kabupaten dengan konstruksi jalan kelas III c tersebut), dilalui oleh berbagai jenis kendaraan berat Hal tersebut berdampak pada terjadinya kerusakan jalan, keadaan ini diperparah dengan adanya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Karena kondisi kerusakan yang sangat parah tidak dapat dilakukan dengan pemeliharaan rutin jalan, namun hanya dapat dilakukan dengan metode perbaikan jalan”, jelasnya.
Dengan kondisi tersebut mengakibatkan penurunan dan terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat serta mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi.
Untuk mengurangi dampak yang terjadi, maka pemerintah Kabupaten Jombang beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait proyek pembangunan Jembatan Ploso.
“Koordinasi terakhir yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 menghasilkan kesepakatan sebagaimana berikut :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang berbagi peran dengan BBPJN, Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan penanganan darurat untuk mengatasi kerusakan jalan yang digunakan sebagai jalur alternatif akibat pembangunan Jembatan Ploso Satker Balai Besar Wilayah IV menyatakan bahwa siap memberikan bantuan material coldmix sebanyak 116 ton (4.640 sak); pada hari ini, PPK Proyek Pembangunan Jembatan Ploso menyatakan bahwa pada Rabu, 24 November 2021 telah dilakukan pembukaan arus lalu lintas di ruas jalan Provinsi, sehingga kendaraan bertonase besar tidak lagi melintas di jalur alternatif”, terang Bupati Mundjidah Wahab.
UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyarankan agar membuat rambu larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintas di jalan kabupaten dan diharapkan adanya pengawasan terkait hal tersebut; PT. Waskita Karya Tbk memberikan dukungan alat berat untuk pelaksanaan jalan; Dinas Perhubungan menyarankan pemasangan rambu petunjuk darurat dalam bentuk spanduk larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk tidak melintasi jalan Kabupaten.
“Dengan adanya kesepakatan tersebut kami berharap permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan cepat. Sehingga arus lalu lintas dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kerusakan jalan dapat kembali normal”, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.(aan)
