Pemkab Jombang Ikuti Rakor PPKM Darurat Dengan Menko Marves

JOMBANG, WartaJombang.com — Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah berjalan sepekan lebih. Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan pada rapat koordinasi secara virtual dengan seluruh jajaran Pemkab Jombang dan Forkopim seluruh Indonesia, pada Minggu (11/7/2021) sore.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah bersama Dandim 0814, Lekol Inf Triyono, Kapolres Jombang Agung Setyo Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Imran SH, MH, Asisten 1, Kepala Dinkes, Kepala DPMD, Kepala Diskominfo, Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, Kepala BPBD hadir mengikuti jalannya rakor dari ruang Jombang Command Center Kantor Pemkab Jombang mengikuti pemaparan Luhut Menko Marves terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat terjadi penurunan mobilitas di Jawa-Bali.

“Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali menunjukkan penurunan mobilitas masyarakat, namun masih perlu upaya maksimal agar penurunan indeks komposit mobilitas mencapai target yang ditentukan,” tutur Luhut Menko Marves.

Luhut menjelaskan, dari Indeks Google Traffic telah menunjukkan penurunan yang tajam setelah diberlakukannya PPKM Darurat. Hal tersebut menunjukkan penurunan kepadatan lalu lintas dan keberhasilan penyekatan jalan dalam kota. Namun data facebook mobility tidak turun setajam google traffic. Indeks facebook mobility tidak turun setajam Google traffic, yang mengindikasikan pergerakan orang atau masyarakat di wilayah yang lebih kecil masih terjadi,” ujarnya.

“Perlu dilakukan peningkatan patroli di wilayah yang lebih kecil, masuk ke perumahan atau kampung untuk memastikan kepatuhan PPKM Darurat dan Protokol Kesehatan,” imbuhnya.

Sementara untuk penurunan terendah, ungkap Luhut, terlihat pada intensitas cahaya di malam hari yang mencerminkan masih tingginya aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas industri dan aktivitas lalu lintas antar kota di malam hari.

Dijelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tingkat mobilitas, masih ada beberapa daerah yang perlu perhatian serius untuk semakin menekan laju mobilitas masyarakat, terutama diwilayah perbatasan. Maka dari itu harus ada kerja keras selama tujuh hari kedepan dengan penindakan tegas, tetapi juga menggunakan penjelasan yang jelas sesuai kearifan lokal, namun tetap tegas dalam menegakkan  peraturan yang ada.

Tidak hanya jantung kota saja, tetapi pinggirannya juga harus dilakukan peninjauan, karena banyak laporan yang masih pada berkerumun dipinggiran kota dan biasanya juga berkerumun di dalam perkampungan maka harus dipatroli juga.

Diharapkan, tujuh hari kedepan ada grafik menurun yang signifikan di Seluruh Jawa dan Bali. Masyarakat yang kurang mampu nanti dari Pemerintah Pusat akan ada pembagian obat gratis dan sembako yang dibagikan oleh TNI jadi jangan cemas, pemerintah tetap hadir ditengah pandemi ini melindungi kesehatan dan membantu masyarakatnya, tutur Luhut.

Menko Marves sebagai koordinator PPKM Darurat juga memberikan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menurunkan mobilitas masyarakat guna mensukseskan PPKM Darurat. Langkah tersebut diantaranya, pertama melalui pelaksanaan patroli dimalam hari perlu ditingkatkan di wilayah yang lebih kecil, untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun. Kedua, inspeksi terhadap industri esensial yang menerapkan shift malam supaya tetap mengikuti aturan 50% kapasitas. Ketiga, Pembatasan mobilitas kendaraan antar kota.

“Saya minta kepada masing-masing Kapolri, masing-masing Kapolda dan jajarannya untuk terus melakukan penyekatan terhadap mobilitas,” tandas Luhut.

“Tidak hanya pada jalan-jalan ring 1 namun juga ke ring 2, serta melakukan patroli ke wilayah-wilayah permukiman untuk memastikan kepatuhan prokes,” pungkasnya.(pras)