Pemkab Jombang Lakukan Mutasi Besar, 81 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

WartaJombang.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali melakukan penyegaran organisasi. Sebanyak 81 pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik serta diambil sumpahnya di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (9/7/2026).

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., dengan didampingi Wakil Bupati M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd. Rotasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menggenjot profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jombang.

Bupati Warsubi menegaskan, pelantikan ini menjadi momentum bagi para pejabat untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Ia berharap, penempatan pada posisi baru—mulai dari tingkat OPD, kecamatan, hingga unit pelaksana teknis (UPT)—dapat mempercepat pelayanan publik.

“Penempatan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar program prioritas daerah berjalan lebih optimal,” ujar pihak Pemkab Jombang dalam keterangannya.

Sejumlah Posisi Strategis Bergeser
Dalam daftar mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis mengalami pergeseran. Di antaranya:

Ahmad Rofiq As’ari sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda.

Usman sebagai Camat Ngoro.

Tridoyo Purnomo sebagai Camat Bareng.

Faizal Ariawan HS sebagai Camat Ploso.

Arief Hidayat sebagai Camat Mojoagung.

Wiwik Eko Ratna Sulistyaningsih sebagai Camat Gudo.

Khoirul Huda sebagai Camat Kudu.

Yanuar Pristyawan Wijaya sebagai Camat Kesamben.

Selain posisi camat, rotasi juga menyasar pejabat di berbagai instansi teknis, seperti Dinas PUPR, Diskominfo, Disperindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, Satpol PP, BPBD, Inspektorat, hingga Bakesbangpol.

Fokus pada Integritas dan Pelayanan
Mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier ASN yang rutin dilakukan. Pemkab Jombang menekankan bahwa para pejabat yang baru dilantik wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.
“Orientasi utama harus tetap pada kepentingan masyarakat. Harapannya, kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan akuntabilitas pemerintahan semakin kuat,” pungkas keterangan tersebut. (dcky)