Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di 35 Wilayah, Bantu Pekerja Perjuangkan Hak

WartaJombang.com– Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda, Sabtu (17/10/2026). Layanan ini bertujuan mempermudah pekerja mengadukan persoalan ketenagakerjaan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, dan sengketa upah.

Peresmian dipusatkan di Mapolres Jombang, Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memperluas akses pelayanan bagi pekerja sekaligus mendorong penyelesaian persoalan hubungan industrial.

Dalam kegiatan itu, Kapolri didampingi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Sebelum peresmian, Kapolri meninjau kegiatan bakti sosial yang digelar Polda Jawa Timur. Kegiatan tersebut meliputi pembagian 1.000 paket sembako kepada buruh serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja.

Peresmian Desk Ketenagakerjaan ditandai dengan pengguntingan pita di depan ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang. Kapolri kemudian meninjau fasilitas pelayanan dan berdialog dengan sejumlah buruh mengenai keberadaan layanan pengaduan tersebut.

Dalam konferensi pers, Suyudi mengatakan peluncuran Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan merupakan langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan disiapkan sebagai sarana konsultasi dan pengaduan bagi pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial. Melalui layanan ini, Polri berupaya membantu penanganan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan PHK, pesangon, dan sengketa upah.

Suyudi juga memaparkan capaian penanganan kasus ketenagakerjaan oleh Polri. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja.

Selain itu, Polri mencatat pemenuhan hak pekerja dengan total nilai mencapai Rp70,28 miliar. Menurut Suyudi, capaian tersebut memerlukan dukungan serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi serikat pekerja.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha. Karena itu, sinergi antarpihak dinilai penting untuk mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara efektif dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Kapolri yang merealisasikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan. Ia menyebut, pembahasan mengenai pembentukan layanan tersebut dengan Kapolri baru dilakukan sekitar satu minggu sebelum peresmian.

Menurut Andi Gani, proses persiapan hingga peresmian dapat diselesaikan dalam waktu delapan hari. Ia berharap keberadaan layanan tersebut semakin memperkuat hubungan antara Polri dan kalangan buruh.

“Kami punya harapan besar sinergitas Polri dan buruh pasti akan tetap terjaga di bawah kepemimpinan Pak Kapolri,” katanya.

Andi Gani menambahkan, KSPSI bersama Kapolri dan rombongan berencana mengunjungi Museum Ibu Marsinah, yang berkaitan dengan sejarah perjuangan buruh. Museum tersebut sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia juga menilai Desk Ketenagakerjaan berpotensi mempercepat penyelesaian kasus yang selama ini belum menemukan titik terang. Andi Gani mencontohkan sejumlah kasus yang disebutnya sempat mangkrak selama lima hingga enam tahun, tetapi dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hingga delapan hari melalui Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Dengan beroperasinya Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda, pekerja diharapkan lebih mudah memperoleh akses pengaduan dan pendampingan ketika menghadapi persoalan pemenuhan hak. Layanan ini juga diharapkan mendukung penyelesaian sengketa hubungan industrial serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan. (dcky.ykz)